MOJOKERTO – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XI Provinsi Jawa Timur tengah serius mengkaji usulan operasional layanan transportasi umum untuk jalur perintis rute Mojokerto-Lamongan. Upaya kajian ini merupakan tindak lanjut dari usulan yang diajukan oleh Bupati Lamongan, Bupati Mojokerto, serta Wali Kota Mojokerto.
Berawal dari surat usulan tersebut, Kementerian Perhubungan melalui BPTD Wilayah XI Jawa Timur mulai melaksanakan survei pada jalur perintis ini. Survei gabungan dilakukan oleh BPTD Wilayah XI Jawa Timur, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur, Dishub Kabupaten Mojokerto, Dishub Kabupaten Lamongan, Dishub Kota Mojokerto, UPT P3 LLAJ Lamongan, serta UPT P3 LLAJ Mojokerto.
“Kami telah melakukan survei pada Kamis (13/6/2024) lalu. Survei ini dilakukan di beberapa titik yang padat dilewati dan membutuhkan angkutan umum,” kata Kepala UPT P3 LLAJ Mojokerto Dishub Jatim, Kristiani Asih Pratiwi, Minggu (16/6/2024).
Kristiani menjelaskan, beberapa titik yang disurvei meliputi Terminal Kertajaya, Mall Pelayanan Publik Gajah Mada (MPP) Kota Mojokerto, Pasar Kemlagi, Balai Desa Cendoro, Pasar Kalipang, Pasar Bakalan Pule, hingga Terminal Lamongan.
“Karena ini jalur rintis, subsidi berasal dari Kementerian Perhubungan, bukan dari level provinsi karena usulan datang dari kami. Jika jalur rintis ini mendapat respon positif, maka perlahan akan dilepas untuk umum. Rencananya, armada yang akan digunakan adalah dari DAMRI bila usulan ini disetujui,” urainya.
Usulan jalur rintis ini awalnya berasal dari Kabupaten Lamongan beberapa tahun silam, namun sempat terhenti. Usulan tersebut dihidupkan kembali mengingat minimnya akses angkutan umum di daerah Mantup, Lamongan. Selain itu, beberapa kawasan industri di Lamongan belum tersentuh angkutan umum serupa.
“Masyarakat di daerah tersebut cenderung menggunakan kendaraan pribadi seperti motor. Usulan ini diajukan kembali agar ada angkutan umum yang menghubungkan wilayah Lamongan dan Mojokerto,” jelas Kristiani.
Trayek ini rencananya akan berawal dari Terminal Lamongan yang saat ini dikelola oleh pihak provinsi, sehingga mampu mendongkrak kunjungan ke Terminal Lamongan. Armada yang akan digunakan mirip dengan bus Trans Jatim, namun milik DAMRI dengan subsidi dari Kementerian Perhubungan. “Jika sudah terealisasi, rencana trayek ini akan beroperasi pada tahun 2025,” tutup Kristiani.
Leave a Reply