Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tengah berlangsung di berbagai daerah. Kontestasi para calon digelar terbuka dengan mengampanyekan visi misi dan program yang ditawarkan sebagai “permen” manis untuk meraup suara pemilih. Termasuk di Kota Kediri, ada dua kandidat yang bakal head to head. Yakni, Vinanda Prameswati – Qowimudin dan Ferry Silviana Feronica – Regina Nadya Suwono.
Menariknya, Ferry merupakan istri dari Abdullah Abu Bakar yang merupakan Wali Kota Kediri 2013-2023 lalu juga mengusung program unggulan Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas). Program ini adalah senjata gacoan yang diberikan Abdullah Abu Bakar ketika Pilkada Kota Kediri 2013 dan 2018 silam.
Pasangan Ferry Silviana Feronica dan Regina Nadya Suwono (FREN) ini pun membawa 27 program saat mendaftarkan diri sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri pada 29 Agustus 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri. Dari puluhan program tersebut, poin pertama tertuang melanjutkan dan meningkatkan Prodamas Plus menjadi Prodamas Kawasan.
Bedanya, Prodamas periode pertama Abu Bakar memberikan Rp 50 juta dan periode kedua dinamakan Prodamas Plus dinaikkan menjadi Rp 100 juta per RT setiap tahunnya. Saat ini, Bunda Fey, sapaan akrab Ferry, secara terang-terangan akan melanjutkan Prodamas Plus dan Prodamas Kawasan.
Prodamas Kawasan ini dijanjikan sebesar Rp 3 milyar sampai dengan Rp 5 milyar. Hal ini tertulis dalam program yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri pada 29 Agustus 2024.
Melihat konteks tersebut, sebuah jurnal ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Paradigma Polistaat yang diterbitkan Universitas Pasundan Volume 2.1 pada 2019 dengan judul Program Dana Hibah Dalam Perspektif Politik Distributif: Studi Kasus Prodamas Kota Kediri, membahas bagaimana Abdullah Abu Bakar menggunakan Prodamas sebagai alat pemenangannya di Pilkada Kota Kediri 2018 silam.
Artikel ilmiah yang ditulis oleh Wimmy Haliim, seorang akademisi FISIP Universitas Brawijaya menyebutkan bahwa Prodamas Kota Kediri tidak hanya dipandang sebagai kebijakan publik biasa. Dengan perspektif politik distributif, Wimmy menjelaskan bahwa Prodamas tidak dapat dipisahkan dengan agenda politik petahana, yakni Abdullah Abu Bakar.
“Tujuan agenda politik tersebut adalah untuk melanggengkan ataupun mempertahankan kekuasaan petahana melalui kemampuan distribusi sumberdaya pada program hibah yang dikelolanya,” terang Wimmy dalam riset tersebut.
Prodamas Sebagai Politik Distributif Penguasa
Dalam konteks Prodamas, politik distributif adalah strategi politik yang melibatkan partisipasi warga dalam proses penentuan alokasi dan distribusi sumber daya. Wimmy melihat kondisi saat ini potensi dan peluang terbesar justru ada di tangan eksekutif untuk menjalankan strategi ini.
Politik distributif ini bisa dipandang dari dua sudut. Dari sudut pandang penguasa ini merupakan cara dalam mempertahankan kekuasaan dengan pelibatan warga. Sementara dalam sudut pandang masyarakat ini adalah sarana mendapatkan akses terhadap sumber daya dengan melibatkan diri dalam proses alokasi dan distribusinya. Karena warga diberikan ruang untuk terlibat dalam perencanaan alokasi dan perencanaan distribusi dari sumber daya.
“Prodamas sebagai program politis yang disiapkan oleh petahana untuk menghadapi momentum pilkada 2018. Alasannya adalah dana yang siap untuk di distribusikan kepada setiap RT meningkat dari 50 juta, menjadi 100 juta per tahun. Kedua, partisipasi masyarakat harusnya bisa ditekankan di Musrenbang, bukan membuat program baru seperti Prodamas. Ketiga, Dana Prodamas sering kali tidak bisa dihabiskan,” lanjut Wimmy.
Indikatornya, jika pada tahun pertama RT ternyata sudah berhasil membangun kebutuhan infrastrukturnya, di tahun berikutnya kebutuhan infrastruktur tidak lagi menjadi prioritas RT. Keempat, yang mempertegas bahwa Prodamas digunakan sebagai alat politik petahana adalah sosialisasi Prodamas Plus dengan tawaran meningkatkan dana sebesar 100% jauh sebelum masa kampanye dinilai sebagai manuver politik petahana. Proses tersebutnya yang dinilai Wimmy bahwa Prodamas adalah program yang disiapkan petahana untuk mendistribusikan sumber daya yang ada kepada masyarakat dengan dalih partisipasi.
Ceceran “Situs” Prodamas dan Angka Kemiskinan di Kota Kediri
Mencermati lebih jauh perjalanan Prodamas di Kota Kediri, banyak hal yang menjadi pertanyaan, utamanya tentang sektor pengadaan infrastruktur. Mulai dari sumur resapan, pot bunga, umpak bendera, papan mading, poskamling, taman-taman RT/RW dsb. Ada banyak hal yang mubazir dalam pengadaan tersebut. Apalagi, sejak pertama digagas Abdullah Abu Bakar, 60 persen dana Prodamas digunakan untuk infrastruktur RT.
Pengadaan barang yang punya kecenderungan sama antara RT dengan RT lainnya. Seperti pengadaan papan mading, umpak bendera, dan pot bunga. Kondisinya yang tidak terawat bahkan juga tidak digunakan.
Seperti papan mading dengan harga pasaran di marketplace kisaran Rp 2,5 juta – Rp 3 juta. Apabila, pengadaan ini ada di setiap 1478 RT di Kota Kediri, maka akan memakan anggaran lebih dari Rp 3 milyar sampai Rp 4 milyar. Belum lagi dengan pengadaan barang lain yang tidak dinikmati manfaatnya oleh masyarakat luas.
Padahal di sisi lain, angka kemiskinan ekstrem di Kota Kediri mencapai 3.002 orang dalam rilis Pemerintah Kota Kediri awal September 2024 lalu. Artinya, jumlah kemiskinan ekstrem di Kota Kediri sekitar 0,99 persen dari jumlah penduduk 298.820 orang sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS). Tak hanya itu, BPS Kota Kediri juga merilis data garis kemiskinan di Kota Kediri mencapai sekitar 21 ribu jiwa atau 7,15 persen dengan penghasilan Rp 587.723,-.
Guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB) Candra Fajri menerangkan bahwa memang dalam penanganan kemiskinan bisa dilakukan dalam jangka pendek dan menengah. Untuk jangka pendek, Candra berpendapat harus ada strategi taktis cepat dari pemerintah daerah. Misalnya dengan program bantuan langsung tunai (BLT). Akan tetapi, syaratnya ialah pada proses pendataan dan administrasi yang bagus.
“Jelas, kalau intervensi pemerintah dalam jangka pendek BLT tidak apa-apa, tapi proses validasi pendataannya harus baik,” ungkap Candra saat diwawancarai Kamis (26/9/2024).
Akan tetapi, yang terpenting dalam jangka menengah bagaimana Pemerintah Kota Kediri berupaya dalam membuka kesempatan dan lapangan kerja untuk masyarakat. Sehingga, program-program yang bersumber dari APBD bisa diserap secara maksimal dan mempunyai kebermanfaatan.
Melihat potensi Kota Kediri, kata Candra, ia menilai anggaran dapat dimaksimalkan untuk event-event, karena akan mempunyai multiplier effect secara langsung untuk masyarakat. Tak hanya itu, Candra menyatakan bahwa Kota Kediri sebagai kota jasa maka yang harus diperbanyak ialah kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi kelas menengah.
“Dulu saya lihat itu konsep kampung wisata di Kota Kediri bagus. Tapi nggak tahu ya dalam praktiknya seperti apa, karena membutuhkan support system lainnya juga seperti event dan penginapan. Padahal sekarang sudah ada bandara yang jaraknya cukup dekat dengan Kota Kediri,” imbuhnya.
Kampung Wisata konsepsinya bagus, tapi harus disupport lainnya. Seperti event dan penginapan.
Dalam konteks penanggunggulangan kemiskinan, Candra menegaskan bahwa putaran ekonomi di Kota Kediri dapat digerakkan dari produk UMKM yang ada. Mungkin juga bisa dengan prodamas yang berasal dari APBD, tapi optimalisasi bisa jadi berjalan tidak mulus.
Dengan seperti itu, dalam jangka menengah pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan dengan solusi tersebut. Karena kesempatan dan lapangan kerja yang semakin terbuka. Termasuk dalam perencanaan pos anggaran, semua elemen yang bekerja dengan baik. Sehingga, fungsi pengawasan program pemerintah daerah bisa maksimal juga.
“Problem di Indonesia adalah kelembagaan. Harus ada niat betul untuk mencegah dan mengurangi korupsi di semua kebijakan, mulai DPRD sampai dengan RT/RW,” lanjut Candra.
Ia mencontohkan keberhasilan Kabupaten Banyuwangi yang berhasil membangun citra kotanya sebagai tempat wisata. Menurutnya, Banyuwangi mempunyai kekuatan masalah leadership yang bagus dalam penataan kota.
Leave a Reply