Soroti Proyek Mangkrak, Sosiolog Ingatkan APBD adalah Uang Rakyat

KEDIRI– Fenomena anomali proyek mangkrak di Kota Kediri tak bisa dipandang remeh. Lantaran, pembangunan proyek tersebut menggunakan APBD Kota Kediri. Apalagi, kejadian ini di Kota Kediri sudah pernah terjadi pada kisaran 10 tahun silam. Terakhir, ialah mangkraknya proyek Alun-alun Kota Kediri senilai Rp 17,9 miliar pada November 2023 lalu.

Guru besar sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Wahyudi menilai dalam setiap pembangunan fisik atau infrastruktur pasti mempunyai perencanaan sampai dengan evaluasi. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan ialah dampak untuk masyarakat.

“Pasti ada banyak faktor yang mempengaruhi dalam proyek tersebut bisa mangkrak. Tapi, perlu diingat bahwa ada kepentingan publik secara umum, artinya masyarakat yang mungkin bergantung dalam pembangunan tersebut,” ungkap Wahyudi.

Menurutnya, sebagai pejabat negara harus mengingat bahwa APBD yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah adalah uang rakyat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan sikap servant leadership.

Yakni, kepemimpinan yang dapat melayani rakyat sesuai kebutuhan daerah. Sehingga, pembangunan daerah itu dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Misal pedagang UMKM saja yang mungkin menggantungkan hidupnya dari Alun-alun Kediri. Ini bisa jadi dianggap sepele, namun bagi mereka atau masyarakat sangat penting keberadaan lokasi tersebut,” terangnya Rabu (2/10/2024).

Seorang pejabat negara, lanjut Wahyudi, mempunyai banyak kenikmatan yang sudah disiapkan oleh rakyat. Tak hanya sekadar penghormatan, bahkan juga bisa mengelola anggaran yang bersumber dari pajak-pajak rakyat.

Sehingga, pengelola negara di level pusat sampai daerah harus menyadari bahwa jabatannya adalah titipan kepercayaan dari rakyat. Apabila tidak diperhatikan oleh penyelenggara negara, maka bisa diwajarkan terjadi delegitimasi terhadap seseorang.

“Pejabat daerah secara normatif harus menjalankan amanahnya dengan komitmen dan integritas. Bisa saja rakyat tidak percaya lagi karena abuse of power atas kepercayaan yang dititipkan saat pemilu,” kata Wahyudi.

Ia menyesalkan kepada penyelenggara negara ini seringkali lupa bahwa kedaulatan ialah milik rakyat. Namun sebaliknya, pejabat negara merasa punya kelas sosial yang lebih tinggi dari rakyat.

“Itu sudah penyakit atau patologi pejabat Indonesia lupa asal usulnya. Kita butuh pejabat yang memegang prinsip servant leadership. Yaitu, pemimpin yang menghamba ke rakyat, bukan rakyat yang melayani pemimpin,” pungkas Wahyudi.