Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni Kritik Pembayaran Gaji PPPK

SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terkait penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Fathoni, Pemkot Surabaya seharusnya memanfaatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama dalam pembayaran gaji PPPK, bukan melalui bank lain seperti Bank Jatim.

“Idealnya, gaji PPPK disalurkan melalui BPR Surya Artha Utama (SAU), yang sepenuhnya merupakan milik Pemkot Surabaya. Saat ini, Kota Sidoarjo sudah menyalurkan gaji ASN mereka melalui BPR setempat. Mengapa Surabaya tidak?” ujar Fathoni, Minggu (21/10/2024).

Fathoni menyoroti bahwa BPR SAU didirikan dengan tujuan untuk memberantas praktik rentenir di kalangan masyarakat melalui program kredit lunak. BUMD tersebut sudah mendapatkan penyertaan modal dari Pemkot Surabaya, namun ironisnya, Pemkot enggan menggunakannya untuk mengelola pembayaran gaji PPPK.

Saat ini, gaji PPPK di lingkungan Pemkot Surabaya masih disalurkan melalui Bank Jatim, meski Pemkot Surabaya tidak memiliki saham besar di bank tersebut. Fathoni mengungkapkan bahwa tanggung jawab pengelolaan Bank Jatim lebih banyak berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sementara BPR SAU sepenuhnya dimiliki oleh Pemkot Surabaya.

“Kalau kita benar-benar ingin menguatkan BUMD, seharusnya Pemkot memprioritaskan BPR SAU untuk menangani pembayaran gaji PPPK. Dengan begitu, BUMD ini bisa lebih berkembang dan mendukung program Pemkot melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Sebagai Ketua DPC Partai Golkar Surabaya, Fathoni berharap kebijakan ini bisa ditinjau ulang, terlebih saat Walikota Eri Cahyadi yang kini sedang cuti kampanye menyelesaikan masa cutinya. Ia menekankan pentingnya memperkuat BUMD sebagai bagian dari akselerator pertumbuhan ekonomi di Surabaya.

“Jika BPR SAU dibiarkan begitu saja tanpa dukungan, maka kita akan kehilangan potensi besar untuk memberdayakan ekonomi lokal dan menghidupkan sektor-sektor penting melalui BUMD ini,” pungkas Fathoni.