MALANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyoroti tajam alokasi anggaran untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025. Pengajuan anggaran UMKM tersebut mengalami penurunan signifikan, hanya sekitar Rp1,39 miliar, turun drastis dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai miliaran rupiah.
Anggota DPRD Kota Malang, Bayu Reksa Aji, mengungkapkan bahwa alokasi yang diajukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang tahun depan ini jauh di bawah anggaran yang dialokasikan pada 2023 dan 2024. “Pada tahun 2023, alokasi anggaran untuk UMKM mencapai Rp6 miliar. Kemudian turun menjadi Rp4,8 miliar di 2024, dan untuk 2025 malah diajukan hanya Rp1,39 miliar,” ujarnya, Minggu.
Bayu menilai bahwa penurunan anggaran ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah kota terhadap sektor UMKM, yang seharusnya menjadi sektor andalan dalam memperkuat perekonomian daerah. Menurutnya, DPRD Kota Malang meminta Pemkot untuk menghitung ulang usulan anggaran UMKM agar mendukung pelaksanaan program pengembangan kompetensi dan produksi para pelaku usaha kecil ini.
“Penurunan anggaran ini bukan hanya soal angka, tapi mencerminkan apakah ada komitmen pemerintah untuk mendukung UMKM agar berkembang. Kami harap anggaran yang dialokasikan setidaknya sama dengan tahun 2023, yaitu Rp6 miliar,” tegasnya.
Bayu juga menekankan bahwa penguatan anggaran UMKM akan berdampak positif pada pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan produk. Selain itu, perhatian pemerintah melalui anggaran yang memadai diharapkan mampu memberikan dorongan bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi mereka.
“Kami di DPRD akan terus memperjuangkan agar Pemkot Malang serius mengalokasikan anggaran yang layak bagi sektor UMKM, sebagai bentuk dukungan nyata agar mereka bisa berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar pada perekonomian Kota Malang,” tandasnya.
Leave a Reply