JAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan bahwa lebih dari 200 pulau kecil di Indonesia telah diprivatisasi dan diperjualbelikan ke berbagai pihak. Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Athiqah Nur Alami, menyampaikan pernyataan tegas ini dalam sebuah keterangan pers di Jakarta pada Selasa (16/7/2024).
Menurut Athiqah, hingga tahun 2023, pulau-pulau kecil yang paling banyak terjual berada di wilayah DKI Jakarta dan Maluku Utara. “Lebih dari 200 pulau kecil, terbanyak di DKI Jakarta dan Maluku Utara,” ujarnya.
Selain praktik jual-beli pulau kecil, Athiqah menyoroti dampak negatif dari industri ekstraktif yang beroperasi di sejumlah pulau kecil di Indonesia. Industri ini mencakup pertambangan, eksplorasi minyak dan gas bumi (migas), serta penangkapan ikan secara besar-besaran yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di pulau-pulau kecil dan pesisir.
“Dampak dari industri ekstraktif ini sangat serius dan dapat menyebabkan pulau kecil tenggelam. Kerentanan di pesisir nantinya tidak hanya ekologis, tetapi juga sosial, ekonomi, dan budaya,” tegas Athiqah.
Athiqah menambahkan bahwa selain perubahan iklim, aktivitas industri ekstraktif juga berkontribusi besar terhadap pencemaran lingkungan. “Dampak lingkungannya jelas, bahwa terjadi pencemaran logam berat,” tandasnya.
Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi penanganan dan regulasi lebih ketat terhadap privatisasi pulau-pulau kecil serta pengelolaan industri ekstraktif di Indonesia untuk melindungi lingkungan dan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut.
Leave a Reply