KEDIRI– Isu dinasti politik tampaknya akan menjadi bahasan publik. Mulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Jauh sebelum adanya Gibran Rakabuming Raka yang mendapatkan karpet merah maju menjadi Wakil Presiden, Kabupaten Kediri pernah dipimpin keluarga dinasti selama 20 tahun atau empat periode.
Tampuk kepemimpinan Sutrisno, Bupati Kediri periode 2000-2010 pun dilanjutkan istrinya oleh Haryanti mulai 2010-2020 lalu. Layaknya di Kabupaten Kediri, Ferry Silviana Feronica, istri Abdullah Abu Bakar, Wali Kota Kediri 2014-2023 juga maju dalam Pilkada Kota Kediri 2024.
Tak sampai di situ, saat Haryanti menjadi Bupati Kediri 2015-2020, yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kediri ialah Sulkani, yang merupakan adik iparnya. Apabila, Ferry Silviana Feronica memenangkan kontestasi di Kota Kediri, maka polanya akan persis seperti di Kabupaten Kediri. Karena, saat ini Ketua DPRD Kota Kediri ialah Firdaus, bibi dari Abdullah Abu Bakar.
Dalam konteks pola dinasti politik yang ada di Kediri, pakar politik dari Universitas Brawijaya (UB), Profesor Anang Sujoko memberikan beberapa catatan penting. Menurutnya, dinasti poltik memang terjadi di berbagai daerah. Tak hanya di Kabupaten Kediri, bahkan di Kabupaten Banyuwangi juga sama.
“Biasanya ada kecenderungan hanya meneruskan dari yang Azwar Anas, bupati sebelumnya yang notabene ialah suaminya bupati saat ini. Banyuwangi tidak ada perubahan signifikan punya kecenderungan,” terang Anang saat diwawancarai Kamis (24/10/2024).
Tak hanya itu, Dekan FISIP UB ini juga mengingatkan bahwa dinasti politik dan politik dinasti memang tidak selalu berjalan simultan. Akan tetapi, kecenderungannya kekuasaan digunakan untuk mengamankan rezim dengan menempatkan orang-orang terdekat atau kerabat penguasa untuk menjabat di posisi strategis, baik di pusat maupun daerah.
Menurutnya, yang paling berbahaya ialah politik dinasti karena itu adalah upaya politisasi sebuah aturan untuk mengamankan proyek atau posisi strategis tersebut. Anang mengakui bahwa memang wajah politik saat ini lebih melihat sosok yang sedang tampil. Bukan lagi bertanding gagasan dan program yang diusung. Maka tugas partai politik yang diharapkan mengembalikan marwah demokrasi.
“Mau tidak mau, harus diakui yang dilihat sekarang ini profil orangnya. Ada orang yang asal senang saja memilih karena suami atau istri dari kepala daerah sebelumnya,” ungkapnya.
Hegemoni atau citra penguasa yang ditampilkan di depan publik seperti ini harus terus diawasi. Meskipun, pada akhirnya masyarakat yang akan memilih siapa calon yang dikehendaki. Ia berharap masyarakat lebih mengedepankan program yang akan dibawa dibandingkan dengan citra saja calon kepala daerah.
“Semakin kesini memang lebih praktis, tapi masyarakat juga harus cerdas untuk memilih berdasarkan visi misi dan program apa yang dibawa untuk daerah tersebut,” pungkasnya.
Leave a Reply