Mencermati lebih jauh perjalanan Prodamas di Kota Kediri, banyak hal yang menjadi pertanyaan, utamanya tentang sektor pengadaan infrastruktur. Mulai dari sumur resapan, pot bunga, umpak bendera, papan mading, poskamling, taman-taman RT/RW dsb. Ada banyak hal yang mubazir dalam pengadaan tersebut. Apalagi, sejak pertama digagas Abdullah Abu Bakar, 60 persen dana Prodamas digunakan untuk infrastruktur RT.
Pengadaan barang yang punya kecenderungan sama antara RT dengan RT lainnya. Seperti pengadaan papan mading, umpak bendera, dan pot bunga. Kondisinya yang tidak terawat bahkan juga tidak digunakan.
Seperti papan mading dengan harga pasaran di marketplace kisaran Rp 2,5 juta – Rp 3 juta. Apabila, pengadaan ini ada di setiap 1478 RT di Kota Kediri, maka akan memakan anggaran lebih dari Rp 3 milyar sampai Rp 4 milyar. Belum lagi dengan pengadaan barang lain yang tidak dinikmati manfaatnya oleh masyarakat luas.
Padahal di sisi lain, angka kemiskinan ekstrem di Kota Kediri mencapai 3.002 orang dalam rilis Pemerintah Kota Kediri awal September 2024 lalu. Artinya, jumlah kemiskinan ekstrem di Kota Kediri sekitar 0,99 persen dari jumlah penduduk 298.820 orang sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS). Tak hanya itu, BPS Kota Kediri juga merilis data garis kemiskinan di Kota Kediri mencapai sekitar 21 ribu jiwa atau 7,15 persen dengan penghasilan Rp 587.723,-.
Guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB) Candra Fajri menerangkan bahwa memang dalam penanganan kemiskinan bisa dilakukan dalam jangka pendek dan menengah. Untuk jangka pendek, Candra berpendapat harus ada strategi taktis cepat dari pemerintah daerah. Misalnya dengan program bantuan langsung tunai (BLT). Akan tetapi, syaratnya ialah pada proses pendataan dan administrasi yang bagus.
“Jelas, kalau intervensi pemerintah dalam jangka pendek BLT tidak apa-apa, tapi proses validasi pendataannya harus baik,” ungkap Candra saat diwawancarai Kamis (26/9/2024).
Akan tetapi, yang terpenting dalam jangka menengah bagaimana Pemerintah Kota Kediri berupaya dalam membuka kesempatan dan lapangan kerja untuk masyarakat. Sehingga, program-program yang bersumber dari APBD bisa diserap secara maksimal dan mempunyai kebermanfaatan.
Melihat potensi Kota Kediri, kata Candra, ia menilai anggaran dapat dimaksimalkan untuk event-event, karena akan mempunyai multiplier effect secara langsung untuk masyarakat. Tak hanya itu, Candra menyatakan bahwa Kota Kediri sebagai kota jasa maka yang harus diperbanyak ialah kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi kelas menengah.
“Dulu saya lihat itu konsep kampung wisata di Kota Kediri bagus. Tapi nggak tahu ya dalam praktiknya seperti apa, karena membutuhkan support system lainnya juga seperti event dan penginapan. Padahal sekarang sudah ada bandara yang jaraknya cukup dekat dengan Kota Kediri,” imbuhnya.
Kampung Wisata konsepsinya bagus, tapi harus disupport lainnya. Seperti event dan penginapan.
Dalam konteks penanggunggulangan kemiskinan, Candra menegaskan bahwa putaran ekonomi di Kota Kediri dapat digerakkan dari produk UMKM yang ada. Mungkin juga bisa dengan prodamas yang berasal dari APBD, tapi optimalisasi bisa jadi berjalan tidak mulus.
Dengan seperti itu, dalam jangka menengah pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan dengan solusi tersebut. Karena kesempatan dan lapangan kerja yang semakin terbuka. Termasuk dalam perencanaan pos anggaran, semua elemen yang bekerja dengan baik. Sehingga, fungsi pengawasan program pemerintah daerah bisa maksimal juga.
“Problem di Indonesia adalah kelembagaan. Harus ada niat betul untuk mencegah dan mengurangi korupsi di semua kebijakan, mulai DPRD sampai dengan RT/RW,” lanjut Candra.
Ia mencontohkan keberhasilan Kabupaten Banyuwangi yang berhasil membangun citra kotanya sebagai tempat wisata. Menurutnya, Banyuwangi mempunyai kekuatan masalah leadership yang bagus dalam penataan kota.
Leave a Reply