Mas Dhito Ingatkan Direktur BUMD untuk Optimalisasi PAD

KEDIRI – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, mengingatkan para direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tentang pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri. Peringatan ini disampaikan dalam rapat paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 di DPRD Kabupaten Kediri pada Jumat (31/5/2024).

Di hadapan para direktur BUMD dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta anggota legislatif, Mas Dhito menegaskan agar para direktur BUMD menepati janji mereka terkait kontribusi terhadap PAD. “Direktur BUMD, monggo janjinya saya tagih dulu saat fit and proper test akan menyumbang PAD sekian, sekian, sekian. Tolong ditepati, jika tidak maka akan ada evaluasi,” ujar bupati muda yang akrab disapa Mas Dhito itu.

Pada tahun 2023, PAD Kabupaten Kediri mencapai Rp 586 miliar, tepatnya Rp 586.353.720.275. Untuk mengoptimalkan PAD tersebut, Mas Dhito menekankan pentingnya inovasi dan loncatan bisnis dari perusahaan daerah.

Selain fokus pada optimalisasi PAD, dalam rapat paripurna tersebut, Mas Dhito juga mendorong agar penyerapan anggaran 2024 oleh tiap OPD lebih optimal. Pada tahun 2023, penyerapan anggaran tercatat baru mencapai 93,39 persen. “Penyerapan anggaran di 2024 kita harapkan bisa 95 persen dan outcomenya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Mohon bapak ibu kepala OPD untuk dapat mencatat hal tersebut,” urainya.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Kediri dan akan disampaikan ke Gubernur Jawa Timur untuk evaluasi sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Perda.

Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Dody Purwanto, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kediri atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya berturut-turut dari BPK Perwakilan Jawa Timur atas laporan keuangan 2023. “DPRD Kabupaten Kediri berharap prestasi tersebut harus dapat dipertahankan dan dibarengi dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” tandasnya.

Melalui arahan dan evaluasi yang ketat ini, diharapkan optimalisasi PAD dan penyerapan anggaran di Kabupaten Kediri dapat berjalan lebih efektif, memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.