KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, dengan fokus utama pada percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dalam forum strategis tersebut, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dhito, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menangani persoalan-persoalan mendasar yang menjadi akar kemiskinan.
Bupati menyampaikan bahwa selama lima tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Kediri telah mengalami penurunan, dari 11,40 persen pada 2020 menjadi 9,95 persen pada akhir 2024. Namun, dari angka tersebut, ia menyoroti pentingnya pendataan lebih rinci untuk mengidentifikasi warga yang masuk kategori rentan, miskin, hingga miskin ekstrem.
“Saya minta yang masuk kategori miskin ekstrem diarsir dan ditangani secara cepat dan tepat. Ini harus menjadi fokus kita bersama,” tegas Mas Dhito saat membuka Musrenbang di Pendopo Panjalu Jayati, Selasa (6/5/2025).
Fokus Pelayanan Dasar: Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran
Mas Dhito menegaskan bahwa sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas karena berkontribusi langsung terhadap kemiskinan ekstrem. Ia menyoroti pentingnya mengembalikan anak-anak putus sekolah agar tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
Dari total 10.454 anak yang sebelumnya tercatat tidak sekolah, sebanyak 5.427 anak telah kembali ke bangku pendidikan. Namun, masih ada 5.027 anak yang harus dijangkau melalui program intervensi lanjutan.
Di sektor kesehatan, penanganan stunting juga menjadi sorotan. Bupati meminta agar angka stunting yang saat ini berada di level 7 persen bisa ditekan menjadi nol atau zero growth stunting, sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan generasi sehat dan produktif.
“Kalau anak tidak sekolah dan stunting tidak ditangani, maka ini akan menambah angka kemiskinan. Saya minta semua OPD untuk kerja terintegrasi,” ujarnya.
Penanganan Pengangguran dan Aktivasi Ekonomi Lokal
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga menjadi perhatian. Meskipun sempat turun dari 5,24 persen pada 2020 menjadi 5,1 persen di 2024, Bupati meminta agar penurunan tersebut terus ditingkatkan melalui perluasan lapangan kerja, termasuk dengan menghidupkan kembali sektor informal.
Dalam hal ini, ia menginstruksikan pengaktifan kembali lapak-lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Simpang Lima Gumul sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Evaluasi Program: Stop Copy-Paste, Fokus Inovasi
Mas Dhito juga mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak lagi mengulang program lama tanpa inovasi. Ia mendorong agar setiap program pembangunan lima tahun ke depan benar-benar berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup.
“Saya tidak ingin lima tahun ke depan OPD hanya copy-paste program. Kita harus inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat bawah,” tegasnya.
Komitmen Bersama Menuju Kediri Bebas Kemiskinan Ekstrem
Dalam forum yang dihadiri DPRD Kabupaten Kediri, jajaran OPD, Tim Penggerak PKK, dan perwakilan instansi vertikal lainnya, Mas Dhito mengajak seluruh elemen untuk membangun sinergi dan menjadikan lima tahun mendatang sebagai momentum perubahan.
“Mari kita rajut masa depan Kabupaten Kediri agar menjadi tempat di mana yang dulunya miskin bisa menjadi keluarga sejahtera,” pungkasnya.
Leave a Reply