Pemprov Jatim Klaim, Angka Kemiskinan Turun 0,56 Persen

SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengklaim penurunan angka kemiskinan di wilayahnya mencapai 0,56 persen, menjadikannya penurunan tertinggi se-Pulau Jawa. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Jawa Timur saat ini berada di 9,79 persen, turun dari 10,35 persen pada Maret 2023.

“Penurunan tertinggi se-Pulau Jawa. Kami optimis bulan ini bisa turun satu digit bahkan bisa menghilangkan saat akhir tahun,” ujar Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, Rabu (3/7/2024).

Adhy Karyono menyebutkan bahwa penurunan ini tidak lepas dari berbagai program pemerintah, seperti Jatim Satya (Jatim Sejahtera dan Mulia). Program ini berfokus pada tiga aspek utama.

Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan beban pengeluaran melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dan Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) lewat Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). “Realisasi PKH untuk Keluarga Penerima Manfaat di Jatim sudah di angka 98,51 persen dari Maret-April 2024,” jelasnya.

Kedua, peningkatan ekonomi melalui program pemberdayaan usaha perempuan atau Jatim Puspa serta peminjaman modal usaha ke masyarakat. “Kredit UMKM di triwulan pertama tahun ini mencapai Rp218 triliun dan tumbuh sebesar 7,39 persen YoY. Lalu pada skala mikro 10,82 persen dan skala kecil 4,90 persen,” tambahnya.

Ketiga, menekan wilayah yang masuk dalam kantong kemiskinan, terutama di wilayah Tapal Kuda dan Madura. Adhy menjelaskan salah satu program untuk menekan angka kemiskinan di daerah ekstrem adalah rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Sementara itu, Kepala BPS Jawa Timur, Zulkipli, mengapresiasi penurunan angka kemiskinan di provinsi ini. Namun, ia mencatat jumlah rata-rata rumah tangga miskin masih mencapai 4,24 juta jiwa pada Maret 2024. “Penduduk miskin di perkotaan turun 61 ribu jiwa, sedangkan di desa turun 145 ribu jiwa,” jelas Zulkipli.

Penurunan ini diharapkan bisa terus berlanjut melalui berbagai upaya dan program yang komprehensif dari pemerintah daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat Jawa Timur semakin meningkat.