Tiba-tiba Kaesang ke KPK untuk Klarifikasi Jet Pribadi

JAKARTA – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (17/9), secara tiba-tiba untuk memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat. Kedatangan Kaesang menjadi sorotan publik mengingat posisi strategisnya sebagai putra bungsu Presiden RI Joko Widodo.

Dalam keterangannya, Kaesang menegaskan bahwa kehadirannya di KPK adalah inisiatif pribadi, bukan karena undangan atau panggilan resmi dari lembaga anti-korupsi tersebut. “Kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan pejabat negara, bukan penyelenggara negara. Saya datang ke sini, bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya,” ujar Kaesang di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan.

Kaesang mengungkapkan bahwa salah satu poin yang diklarifikasinya kepada KPK adalah soal penggunaan jet pribadi saat perjalanannya ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024. “Saya numpang, atau bahasa bekennya nebeng, pesawat teman saya,” ungkap Kaesang tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai pemilik pesawat tersebut. Untuk detail lebih lanjut, ia meminta agar pertanyaan terkait diarahkan kepada KPK.

Sebelumnya, Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, menjadi sorotan di media sosial setelah unggahan dari dalam jet pribadi selama perjalanan ke Amerika Serikat muncul di Instagram Erina. Unggahan tersebut memicu spekulasi di kalangan warganet dan berujung pada laporan dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubaidilah Badrun.

Menanggapi laporan tersebut, Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan bahwa KPK memiliki wewenang untuk menyelidiki dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaesang. “Kita harus melihat kaitan Kaesang dengan penyelenggaraan negara. Ada keluarganya yang menjabat,” ujar Nawawi saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta. Ia menegaskan bahwa KPK dapat menyelidiki dugaan gratifikasi tersebut karena ada potensi “trading influence” atau perdagangan pengaruh yang dapat terjadi melalui hubungan dengan pejabat negara.

Nawawi juga menjelaskan bahwa meskipun Kaesang bukan pejabat publik, kasus ini perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan tidak adanya keuntungan atau kemudahan yang diperoleh Kaesang terkait posisi keluarga dalam pemerintahan. “Kemudahan yang diperoleh harus diteliti apakah terkait dengan jabatan sanak kerabatnya,” tegas Nawawi.