Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk terus mengembangkan inovasi transaksi digital di wilayah tersebut melalui program 5 M. Ini karena strategi 5 M merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Daerah (ETPD) di seluruh Jawa Timur.
Pernyataan ini disampaikan Adhy saat memimpin High Level Meeting (HLM) Rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Gedung Negara Grahadi, Selasa (7/5/2024).
“Kami meminta Kabupaten/Kota terus melakukan inovasi transaksi digital. Kami ingin berkomitmen agar Jatim lebih maju dan lebih cepat dengan melakukan upaya-upaya transformasi digital,” ujarnya.
Adhy menjelaskan, komitmen dari 5 M pertama adalah meningkatkan dan mempertahankan Indeks ETPD dalam kategori digital. Kedua, menggunakan Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada segmen pemerintah daerah di seluruh wilayah Jawa Timur.
Selanjutnya, yang ketiga adalah mengoptimalkan penggunaan kanal pembiayaan non-tunai, khususnya QR Code Indonesia Standar (QRIS), untuk transaksi pemerintah daerah.
Sedangkan, yang keempat dan kelima adalah meningkatkan kualitas layanan dan ekosistem digital melalui pengembangan inovasi oleh Bank Pembangunan Jawa Timur serta mendorong edukasi dan literasi keuangan digital masyarakat di wilayah Jawa Timur.
“Kami ingin dapat bertransaksi baik ketika melakukan pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) dan pembelanjaan yang masuk ke APBD, serta seluruh ASN dapat bertransaksi di setiap kantor OPD di Jawa Timur,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan bahwa tiga mesin ekonomi harus bergerak bersama dan berkesinambungan untuk menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga.
Adapun tiga mesin ekonomi itu adalah revitalisasi mesin konvensional, pembangunan mesin ekonomi baru, dan penguatan ketahanan sosial dan pemberdayaan.
Terkait TP2DD, Kemenko Perekonomian RI melihat bahwa dari 39 Pemda di Jatim, sebanyak 23 di antaranya mencatat peningkatan skor dari tahun sebelumnya.
“Peningkatan skor tertinggi diraih oleh Kabupaten Gresik mencapai 34 poin. Program TP2DD yang baik akan direplikasi menjadi program strategis di tingkat nasional,” tegasnya.
Kepala Perwakilan BI Jatim, Erwin Gunawan Hutapea, menjelaskan bahwa ekonomi global tahun 2024 diperkirakan masih tertahan akibat ketidakpastian global. Namun, ekonomi nasional hingga triwulan I masih tetap kuat dengan inflasi yang terjaga.
Di Jatim, terdapat tantangan, peluang, dan outlook perekonomian, di mana kinerja perekonomian Jatim tahun 2024 membaik dengan inflasi yang terus terjaga di tengah tantangan dan peluang yang ada.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan apresiasi dari Pj. Gubernur Jatim kepada Pemerintah Daerah atas capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) 100%, yang diberikan kepada Kota Blitar dan Kabupaten Ngawi.
Sementara itu, untuk Pemerintah Kota/Kabupaten dengan Realisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) tertinggi diraih oleh Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kota Surabaya.
Sedangkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur dengan Realisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) tertinggi dicapai oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur.
Leave a Reply