SURABAYA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menegaskan komitmennya untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya tahun 2025 fokus pada program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat, pengembangan ekonomi, dan penanganan stunting.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti, menyatakan bahwa APBD 2025 Kota Surabaya akan tetap mengacu pada visi kota yang mengedepankan semangat kegotongroyongan, kemajuan, nilai-nilai humanis, dan keberlanjutan. “Visi misi ini akan diterjemahkan dalam lima sektor utama, yaitu ekonomi inklusif, pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul, birokrasi yang efisien, peningkatan infrastruktur, serta ketertiban dan pelayanan publik,” ujar Reni, Selasa (13/8).
DPRD Surabaya juga menekankan pentingnya sinergi antara APBD 2025 dengan program-program yang digagas oleh pemerintah pusat dan provinsi. “Pemerintah pusat sudah memberikan arahan agar APBD 2025 difokuskan pada tiga prioritas utama: kesejahteraan, ekonomi, dan stunting,” kata Reni.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, Reni mendesak agar pemerintah kota lebih serius dalam menangani isu-isu seperti kemiskinan, perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan lapangan kerja, serta akses kesehatan ibu dan anak, termasuk pendidikan. “Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap warga Surabaya bisa merasakan manfaat dari APBD,” tambahnya.
Pada sektor ekonomi, DPRD Surabaya berharap agar pertumbuhan ekonomi dapat didorong melalui peningkatan lapangan kerja dan daya beli masyarakat. Menurut Reni, penciptaan lapangan kerja yang lebih luas akan menjadi kunci dalam menggerakkan ekonomi lokal.
Meski saat ini angka stunting di Kota Surabaya adalah yang terendah di Jawa Timur, yaitu 4,2 persen, DPRD menegaskan bahwa upaya penurunan angka stunting harus terus ditingkatkan. “Keterlibatan Kader Surabaya Hebat (KSH), RW, pengurus kampung, dan Dinas Kesehatan (Dinkes) perlu diperkuat, terutama dalam menghadapi ancaman kesehatan seperti gagal ginjal dan diabetes usia dini,” kata Reni.
Selain itu, Reni juga mengingatkan pentingnya alokasi anggaran yang tepat sasaran dalam APBD 2025. Menurutnya, belanja pendidikan harus dialokasikan minimal 20 persen, belanja pegawai maksimal 30 persen, dan belanja infrastruktur maksimal 40 persen. “Dengan pengalokasian anggaran yang tepat, masyarakat Surabaya akan merasakan dampak positif dari penggunaan APBD,” pungkas Reni.
Leave a Reply